Perkembangan Sistem Politik Di Indonesia

Setelah menjadi presiden, Jokowi kembali bermanuver dalam hal melobi tokoh politik untuk masuk dalam kabinetnya. Setelah merekrut Prabowo , lawan ulet di dua kali pilpres, Jokowi juga merekrut rekannya, yakni Sandiaga Uno, dalam jajaran pemerintahannya. Banyak pendukung keduanya yang kecewa dan dikhianati atas kesia-siaan perjuangannya dalam kontestasi Pilpres 2019. Narasi agama, komunis, ethical, dan lainnya membaur menjadi ajang mencaci satu sama lain. Ibarat sebuah panggung pertunjukan, Pilpres 2019 adalah puncak konflik dari serangkaian adegan yang dibentuk sistem demokrasi Indonesia. Konklusinya adalah ketika semua membaur dalam satu gerbang Kabinet Indonesia Maju.

Bergabungnya Sandiaga Uno bermanfaat untuk meredam tensi Pilpres 2019, tapi dampak negatif kepada masyarakat adalah sikap apatis warga negara karena kontestasi pemilu hanyalah sebuah drama politik belaka. [newline]Sukarno, sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip, yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan Negara dan hubungan Negara dengan Negara. Indonesia menganut sistem politik demokratis, di mana pemerintahan diyakini dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam kajian politik, Miriam Budiardjo mengartikan partai politik sebagai “kelompok yang terorganisir dengan tujuan memperoleh jabatan-jabatan pemerintahan.” (Rafael Raga Maran, Pengantar Sosiologi Politik, (Jakarta, Rineka Cipta.,2007).

Memiliki teknologi yang lebih canggih dan persenjataan baru di tangan, orang Portugis dan khususnya orang Belanda, berhasil menjadi pemegang kekuatan ekonomi dan politik yang berpengaruh dan mampu mendominasi kepulauan ini serta mulai menciptakan kerangka politik dan batas-batas baru. Sumber-sumber menunjukkan bahwa Nusantara berisikan berbagai entitas politik sejak awal sejarah. Kondisi politik Indonesia itu pasti penting sekali untuk mereka yang berencana berinvestasi di Indonesia atau mereka yang mau menjadi terlibat dalam hubungan bisnis dengan Indonesia. Di bagian ini kami menyajikan gambaran komposisi politik Indonesia saat ini serta ikhtisar bab-bab penting dalam sejarah politik negara ini. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru yang otoriter pada tahun 1998, berbagai perubahan konstitusional telah dilakukan untuk melemahkan kekuasaan cabang-cabang eksekutif.

Namun, pada April 2020 pemerintah justru menerapkan kebijakan mengenai darurat kebencanaan nasional dan menunujuk BNPB sebagai leading sector. Pemerintah itu memiliki peran yang sangat penting untuk menanggulangi krisis pada pandemi ini. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan tepat dan tanggap ketika mengambil sebuah keputusan. Sayangnya, pemerintah dinilai sering kali terburu-buru dan salah arah dalam mengambil kebijakan. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpad, Ivan Darmawan menuturkan bahwa pandemi ini bukan pertama kali terjadi dalam sejarah manusia, tapi di dalam setiap pandemi memang terlihat tidak ada negara yang benar-benar siap untuk menghadapinya.

Sayangnya, yang terjadi di lapangan justru sebaliknya, pemerintah pusat dan daerah mengalami ketidaksinkronan satu sama lain. Di samping itu sistem kemiliteran memiliki peran penting dalam Orde Baru dalam menopang kekuasaan otoriter Orde Baru. Namun yang menjadi krisis dan keretakan sistem Orde Baru ialah krisis ekonomi dan moneter serta kegagalan pemerintah dalam merespon dan mengatasi krisis tersebut sehingga membuat legitimasi pemerintahan Soeharto hancur berantakan. Lebih dari itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang menurun tajam memaksa perusahaan-perusahaan memecat sebagian karyawannya untuk mengurangi biaya produksi. Bahkan, banyak perusahaan tumbang dan gulung tikar karena negara tidak mampu membayar hutang luar negeri.

Oleh karena itu, ketika pemilihan umum tahun 1971 mengikutsertakan partai politik dan golongan fungsional. Pada tahun 1973 juga presiden Soeharto mengajak partai politik dan sekber golkar untuk menfungsikan diri sebagai golongan non secular, golongan nasionalis, dan golongan karya. Lebih jauh, proses desentralisasi yang eksesif juga mendorong menguatnya ruang politik lokal. Tata kelola pemerintahan tidak lagi menjadi semata-mata otoritas pemerintah pusat yang sentralistik. Ada ruang yang lebih luas bagi aktor lokal dalam menentukan dinamika politik di ranah lokal. Ruang tersebut semakin besar seiring diberlakukannya desentralisasi asimetris di daerah-daerah kaya sumberdaya alam seperti Aceh dan Papua.

Eksistensi partai politik sebagai salah satu ciri pemerintahan demokratis, diperlukan sarana politik demokrasi lainnya, yakni diselenggarakannya pemilihan umum yang adil. Politik hukum yang mempertahankan sistem multipartai seperti tersirat dari pengaturan mengenai pembentukan partai politik tentu telah dipertimbangkan secara matang oleh pembentuk undang-undang. Dengan memperhatikan tipe partai politik yang dikenal, yaitu sistem partai partai tunggal; sistem dwi partai; dan sistem multipartai, tampaknya pilihan yang ketiga ini paling banyak diterapkan di berbagai negara yang menganut paham demokrasi .

Tanda-tanda rekonsiliasi sudah terlihat ketika Jokowi bertemu kali pertama dengan Prabowo pascapilpres. Kritik dan kekecewaan pendukung Prabowo begitu masif beredar di beranda media sosial. Demikian pula dengan Sandiaga Uno yang bersedia dipinang menjadi timses Bobby Nasution dan Gibran dalam pilkada serentak 2020.

This entry was posted in Aplikasi Peduli Lindungi. Bookmark the permalink.